Wednesday, 13 Nov 2019

Struktur Organisasi Gerakan Pramuka

Struktur Organisasi Gerakan Pramuka adalah bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi Gerakan Pramuka mulai berasal dari tingkatan yang paling bawah sampai dengan yang paling atas beserta mekanisme kerjanya. Dengan susunan organisasi tersebut, Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia dapat menyusun dan menata organisasi gerakan pramuka berasal dari tingkat Nasional, Daerah, Cabang, Ranting, sampai ke Gugusdepan. Sehingga organisasi dapat berlangsung dengan efektif.

Struktur organisasi Gerakan Pramuka diatur didalam Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 berkenaan Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-Pokok Organisasi Gerakan Pramuka. Dalam ketetapan ini terhitung diatur berkenaan tugas pokok dan fungsi Gerakan Pramuka, pembagian tugas dan tanggung jawab, musyawarah, dan garis pertalian didalam organisasi Gerakan Pramuka.

Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 berkenaan Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-Pokok Organisasi Gerakan Pramuka dapat dibaca di diunduh di halaman SK dan PP Pramuka.

Struktur Organisasi Gerakan Pramuka

Struktur organisasi Gerakan Pramuka disusun mulai berasal dari tingkat Nasional, Daerah, Cabang, Ranting, sampai ke Gugusdepan. Struktur organisasi selanjutnya terdiri atas Majelis Pembimbing (Mabi), Kwartir, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kordinator Gugusdepan (Korgudep), Gugusdepan (Gudep) dan Satuan Karya Pramuka (Saka), dan Badan Kelengkapan Kwartir.

Bagan susunan organisasi Gerakan Pramuka adalah sebagai selanjutnya :

Struktur Pramuka
Struktur Pramuka

Penjelasan Struktur Organisasi Gerakan Pramuka

Majelis Pembimbing adalah badan yang bertugas menambahkan bimbingan dan perlindungan moril, organisatoris, material, dan finansial kepada kwartir, gugusdepan, dan satuan karya pramuka. Majelis Pembimbing dibentuk di tingkat Nasional, Daerah, Cabang, Ranting, Gugusdepan dan Saka. Majelis Pembimbing diketuai secara ex-officio:

  1. di tingkat nasional (Mabinas) oleh Presiden Republik Indonesia
  2. di tingkat daerah (Mabida) oleh Gubernur
  3. di tingkat cabang (Mabicab) oleh Bupati/Walikota
  4. di tingkat ranting (Mabiran) oleh Camat

Sedangkan di tingkat gugusdepan (Mabigus) dipilih berasal dari bagian Mabigus yang tersedia dan di tingkat Saka (Mabi Saka) dijabat oleh pejabat terhadap lembaga/instansi/ departemen terkait. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Gerakan Pramuka adalah badan independent yang dibentuk Musyawarah Gerakan Pramuka dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Gerakan Pramuka.

Kwartir dan Koordinator Gudep merupakan perangkat dan mekanisme kerja untuk capai target Gerakan Pramuka. Kwartir dibentuk di tingkat :

  1. Nasional, disebut Kwartir Nasional (Kwarnas), ditetapkan didalam Musyawarah Nasional (Munas) dengan masa bakti 5 tahun.
  2. Daerah, disebut Kwartir Daerah (Kwarda), ditetapkan didalam Musyawarah Daerah (Musda) dengan masa bakti 5 tahun.
  3. Cabang, disebut Kwartir Cabang (Kwarcab), ditetapkan didalam Musyawarah Cabang (Mucab) dengan masa bakti 5 tahun.
  4. Ranting, disebut Kwartir Ranting (Kwarran), ditetapkan didalam Musyawarah Ranting (Musran) dengan masa bakti 3 tahun.
  5. Gugusdepan yang tersedia didalam satu lokasi kelurahan/desa dikoordinasikan oleh Koordinator Gudep (Korgudep), ditetapkan didalam Musyawarah Ranting (Musran) dengan masa bakti 3 tahun.
    Gugusdepan (Gudep) adalah pangkalan pesertadidik yang merupakan wadah pendidikan didalam organisasi Gerakan Pramuka.
  6. Satuan Karya Pramuka (Saka) merupakan wadah aktivitas kepramukaan untuk menaikkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik didalam wawasan khusus serta jalankan aktivitas nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia.

Badan Kelengkapan Kwartir merupakan badan-badan yang membawa tugas menolong kwartir. Badan Kelengkapan Kwartir meliputi:

1. Dewan Kehormatan
2. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka yang terdiri atas Lemdikanas (di tingkat Nasional), Lemdikada (di tingkat Daerah), dan Lemdikacab (di tingkat Cabang).
3. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega atau disebut Dewan Kerja yang terdiri atas DKN atau Dewan Kerja Nasional (di tingkat Nasional), DKD atau Dewan Kerja Daerah (di tingkat Daerah), DKC atau Dewan Kerja Cabang (di tingkat Cabang), dan DKR atau Dewan Kerja Ranting (di tingkat Ranting).
4. Pimpinan Satuan Karya Pramuka (Saka)
5. Pembantu Andalan
6. Badan Usaha Kwartir
7. Satuan Kegiatan sesuai dengan suasana dan suasana setempat dan berbentuk situasional.

Staf Kwartir

Pramuka Utama Gerakan Pramuka adalah Kepala Negara Republik Indonesia (Presiden). Musyawarah Kwartir merupakan instansi di lingkungan Gerakan Pramuka yang bersidang terhadap akhir masa bakti kwartir atau gugusdepan serta memegang kekuasaan tertinggi didalam kwartir atau gugusdepan. Musyawarah ini terdiri atas :

1. Musyawarah Nasional yang diselenggarakan sekali didalam saat 5 (lima) tahun. Peserta Munas terdiri atas utusan/wakil Kwarnas, Mabinas, Kwarda, dan Mabida.
2. Musyawarah Daerah yang diselenggarakan sekali didalam saat 5 (lima) tahun. Peserta Musda terdiri atas utusan/wakil Kwarda, Mabida, Kwarcab, dan Mabicab.
3. Musyawarah Cabang yang diselenggarakan sekali didalam saat 5 (lima) tahun. Peserta Mucab terdiri atas utusan/wakil Kwarcab, Mabicab, Kwarran, dan Mabiran.
4. Musyawarah Ranting yang diselenggarakan sekali didalam saat 3 (lima) tahun. Peserta Musran terdiri atas utusan/wakil Kwarran, Mabiran, Korgudep, Mabi Desa, Gudep dan Mabigus.
5. Musyawarah Gugusdepan yang diselenggarakan sekali didalam saat 3 (lima) tahun. Peserta Mugus terdiri atas utusan/wakil gudep dan Mabigus.

Itulah berkenaan Struktur Organisasi Gerakan Pramuka dengan penjelasan singkat mengenai tiap-tiap komponen didalam susunan tersebut. Untuk lebih mengetahui susunan organisasi selanjutnya silakan baca SK Kwarnas No : 220 Tahun 2007.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *